TRIBUNNEWS.COM, BANTAENG – PT Pupuk Indonesia (Persero) mendukung program Pemerintah memacu produktivitas padi di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).
Dukungan tersebut diwujudkan melalui kesiapan stok dan kemudahan bagi petani dalam penebusan pupuk bersubsidi di Sulsel.
Presiden Joko Widodo saat mengunjungi kawasan pertanian di Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, Jumat (5/7/2024) mengungkapkan petani Bantaeng selama ini hanya bisa menanam padi dalam setahun, karena sulitnya air.
Pemerintah, melalui Kementerian Pertanian memberikan bantuan 80 pompa untuk irigasi sehingga dalam setahun petani bisa menanam padi hingga tiga kali.
“Saya menuju ke Kabupaten Bantaeng untuk melihat pemasangan pompanisasi. Petani menyampaikan di sini hanya panen sekali, karena airnya tidak ada.”
“Dengan adanya pompa ini, ini sudah tanam yang kedua. Kita harapkan nanti bisa masuk pada penanaman yang ketiga. Ini akan meningkatkan produktivitas beras kita secara nasional,” ujar Presiden.
Untuk mengoptimalkan program peningkatan produktivitas padi di Sulsel untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional, Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi yang turut mendampingi kunjungan Presiden di Bantaeng memastikan kesiapan dan kemudahan penebusan pupuk bersubsidi oleh petani di Sulsel.
Baca juga: Ini Cara BUMN Pupuk Jaga Ekosistem Perairan di Kabupaten Berau
“Pemerintah telah menambah alokasi pupuk bersubsidi di tahun 2024 dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton,” ujarnya.
Untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian dalam menjaga ketahanan pangan nasional, Pupuk Indonesia memastikan stok pupuk bersubsidi di berbagai daerah aman sesuai regulasi, selain itu kemudahan petani dalam menebus pupuk bersubsidi,” ujar Rahmad Pribadi.
Saat ini petani yang telah terdaftar sebagai penerima pupuk bersubsidi cukup datang ke kios dengan membawa KTP, sudah bisa melakukan penebusan.
Kemudahan ini setelah Pupuk Indonesia menerapkan aplikasi i-Pubers di 27.000 kios yang telah tersebar di Indonesia.
Rahmad juga menjelaskan, Pupuk Indonesia terus memperketat pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi sehingga tepat sasaran.
Petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi harus memenuhi kriteria yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2024, yaitu wajib tergabung dalam kelompok tani, terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian (SIMLUHTAN), menggarap lahan maksimal dua hektare.
Selain itu, komoditas strategis yang berhak menerima subsidi pupuk dibatasi sembilan komoditas saja. Antara lain padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, tebu, dan kakao.
Pupuk Indonesia menyediakan stok pupuk bersubsidi secara nasional sebesar 1.209.509 ton yang terdiri dari urea sebesar 688.936 ton dan NPK sebesar 520.573 ton termasuk NPK Formula Khusus.
Dari stok nasional ini, ketersediaan yang berada di Sulsel tercatat sebanyak 819.803 ton. Rinciannya, pupuk Urea bersubsidi 170.116 ton, NPK Phonska 126.346 ton dan NPK Kakao 3.180 ton.
Baca juga: Masih Ada 53 Persen Petani Belum Tebus Pupuk Subsidi, Apa Penyebabnya?
Stok yang saat ini disiapkan Pupuk Indonesia untuk petani di Sulsel sebanyak 79.777 ton. Persediaan tersebut terdiri dari Urea bersubsidi sebanyak 39.764 ton, dimana kuantum ini sekitar 244 persen dari stok minimum yang diatur Pemerintah, yaitu 16.300 ton.
Stok berikutnya yaitu NPK Phonska sebesar 36.436 ton atau 246 persen dari ketentuan minimum sebesar 14.808 ton, dan NPK Kakao sebanyak 3.577 ton atau 212 persen dari ketentuan minimum yang disyaratkan Pemerintah sebesar 1.865 ton.
Semua stok per tanggal 2 Juli 2024 tersebut saat ini berada di gudang Lini III atau tingkat kabupaten/kota, sehingga aman untuk memenuhi kebutuhan pupuk petani di Sulsel selama 14 hari kedepan.
Baca juga: Industri Pertanian Manfaatkan Platform Digital untuk Perluas Akses ke Pupuk Organik ke Petani
Untuk menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Sulsel, Pupuk Indonesia juga menyiapkan sejumlah fasilitas penunjang. Antara lain 4 gudang Lini II dan 43 gudang Lini III.
Kemudian 53 Distributor, 1.105 Kios serta sebanyak 30 Petugas Lapang yang akan memastikan semua petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai dengan regulasi.
“Kami berharap stok dan alokasi pupuk bersubsidi ini dapat dioptimalkan petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani serta dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional,” tutup Rahmad Pribadi.